Simbolisasi dan Upaya Penyelamatan Struktur Kabinet

Sudah sewajarnya di dalam pemerintahan mengalami perombakan ulang bagian dari tubuh-tubuhnya agar dapat bekerja dengan baik. Pemerintah melakukan perombakan ini dengan tujuan agar rencana-rencana yang telah disusun untuk rakyat dapat tepat sasaran kepada rakyat. Sudah setengah jalan kinerja kabinet II SBY-Budiono bekerja di negeri ini, namun maksud dari perobakan ini memunculkan 2 pertanyaan yang saling kontradiktif.
Pertanyaan pertama adalah mengenai tujuan perombakan tersebut, apakan ada hubungannya dengan konflik yang terjadi di dalam kabinet sebelumnya?. Menurut analisa, terdapat suatu konflik dalam menjalankan kinerja kabinet, sehingga membuat Presiden SBY mengambil langkah untuk menyelamatkan tubuh kabinet dengan mengganti menteri-menterinya. Masalah yang terjadi di dalam tubuh kabinet ini sepertinya banyak mengalami penyimpangan yang membuat Presiden merobak, agar kecacatan tersebut tidak segera diketahui oleh khalayak umum.
Kecacatan yang terjadi bisa jadi adalah penyimpangan yang cukup besar bila dikatahui oleh masyarakat. Meskipun hanya sekedar asumsi, opini publik pasti sudah banyak yang mengarah ke sana. Korupsi dan praktik penympangan yang sering terjadi di sistim pemerintahan menjadi penyakit yang mematikan bila kabinet tersebut tidak di rombak total.
Pertanyaan kedua adalah menganai sudah semestinya dalam setengah jalannya kabinet haris ada koreksi. Hal ini sangat terlihat mencolok, kenapa harus setengah jalan, padahal bagian dari tubuh pemerintah berpengaruh besar kepada masyarakat. Bisa dikatakan bahwa memang sudah terstruktur mengenai aturan perombakan kabinet, namun jangan dianggap perombakan ini hanya sebatas pada simbolosasi saja. Nasib masyarakat tidak ditentuka aturan yang tertulis dari pemerintah, namun kepekaan hati pemimpinlah yang harusnya bekerja, meskipun hal ini sulit dilakukan.
Akibat dari adanya pemberitaan perombakan kabinet di media, membuat masyarakat terbagi menjadi dua pandangan, terutama kepada masyarakat yang peduli dengan jalannya politik. Upaya mengikuti jalannya politik di media, sebenarnya, tidak semua orang setuju dengan adanya perombakan kabinet. Hal ini dikarenakan pada cara pandang , bila masyarakat pada umumnya akan sepakat kepada adanya perombakan kabinet, yang mereka anggap akan membuat kondisinya lebih baik. Menurut manufacture of consent (rekayasa kesepakatan) merupakan cara media untuk membuat sudut pandang secara general kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan tidak adanya pandangan alternatif yang membuat masyarakat sebagian besar hanya memiliki satu pandangan baik saja terhadap danya perombakan kabinet.

Dani Satria
Mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Kriminologi.