Friday, November 11, 2011

Pemuda dan Olah Raga

Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober alangkah baiknya bila kita memulai untuk memahami makna dibalik semboyannya yang terkenal itu. Sepertinya kita sering mendengar tentang kesatuan tanah air, bangsa dan bahasa sebagai alat utama yang dapat mempersatukan pemuda Indonesia. Semboyan tersebut merupakan konsep awal dari Sumpah Pemuda yang otentik dan klasik yang nilainya wajib kita pertahankan sebagai hasil dari perjuangan pemuda zaman dahulu.
Upaya mempersatukan pemuda dengan semboyan tersebut seperti menyamakan persamaan secara garis besar. Artinya adalah bahwa semboyan sebnasib setanah air, sebangsa dan berbahasa satu tersebut merupakan pendefinisian secara grand value. Kita membutuhkan nilai yang lebih detail dan lebih spesifik untukdapat memahami dan menjalankan makna dari Sumpah Pemuda yang sacral tersebut. Untuk itu, kita wajib mencari persamaan yang dapat dijadikan pemersatu pemuda secara general, yang disukai oleh pemuda dan tentunya harus memiliki semangat muda.
Dengan menggunakan ketiga konsep dasar Sumpah Pemuda tersebut dapat kita kembangkan dan temukan nilai yang detail tersebut. Olah raga adalah alat pemersatu yang bisa menyatukan elemen dalam masyarakat Indonesia, khususnya pemuda. Olah raga akan menyegarkan kembali dan menyempurnakan makna klasik sakral Sumpah Pemuda tersebut. Hal ini dikarenakan, olah raga merupakan nilai yang lebih detail dan dapat mencerminkan jiwa semangat muda. Selain itu, nilai dari semangat olah raga adalah cerminan semangat yang berkbar dari pemuda.
Sebentar lagi kita akan memperingati dan menyaksikan laga Indonesia di Sea Games yang kita lihat dapat dijadikan sebagai alat pemersatu masyarakat. Kita akan turut bangga bila negara kita dapat mendadi juara dalam setiap kompetisi. Dengan menyaksikan pertandingan dan berharap agar negara kita dapat memenangkan kejuaraan tersebut, ini sama halnya dengan menumbuhkan sikap kebangsaan. Segala yang dipertandingkan dalam kompetisi olah raga akan membuat negara yang diwakilinya ikut dalam menjadi harapan masyarakatnya.
Olah raga dapat dikatakan sebagai perkembangan Sumpah pemuda modern yang saat ini dapat diterapkan dan dirasakan secara mudah oleh masyarakat. Kita hanya membutuhkan cara-cara yang bernilai universal dan dapat membnggakan kita semua karenanya. Mungkin masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempersatukan masyarakat khususnya pemuda selain dengan olah raga. Nilai yang terkandung di dalam olah raga lah yang membuat satu, yaitu nilai kompetisi. Apalagi kompetisi yang mewakili suatu masyarakat yang besar. Hal ini akan tercipta animo di masyarakat untuk memberikan dukungan serta harapan-harapan yang akan terus berkembang.
Banyak kompetisi yang adadan diikuti oleh negara ini, namun olah raga tetap lebih universal dan lebih heroik bila dibandingkan kompetisi lainnya. Tak heran jika kompetisi olah raga banyak peminatnya untuk disaksikan secara langsung maupun tak langsung. Hal ini membuktikan bahwa dalam kompetisi olah raga, semangat untuk mencapai kemenangan adalah kekuatan kobaran api pemuda. Tidak hanya pemuda yang memiliki semangat tersebut, namun semua masyarakat yang berjiwa muda.

Dani Satria
Mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Kriminologi.

Nilai Kepahlawanan Tidak Akan Pernah Hilang Dalam Kehidupan Manusia

Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November adalah sebuh pembuktian penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah mengisi dan mempertahankan negara indonesia. Peristiwa heroik tersebut merupakan tolok ukur perjuangan yang didasarkan kepada patriotisme. Karena kegigihan dan perjuangan para pahlawan, kita dapat melihat pengaruhnya terhadap keberadaan negara kita tercinta ini.
Perjuangan secara heroik dan penuh dengan semangat militan, tertulis dalam catatan secarah kemerdekaan indonesia. Pada awal kemerdekaan indonesia inilah, sifat patriotisme yang dinilai sangat kental mewarnai perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Perjuangan yang penuh dengan tumpah darah, keringat, dan air mata yang menjadi bentuk sifat kepahlawanan masyarakat indonesia. Hal ini dikarenakan, dalam mendapatkan kemerdekaan diperlukan pengorbanan jiwa dan raga sepenuhnya melalui gencatan senjata.
Sekarang setelah Indonesia merdeka secara resmi, perjuangan dengan gencatan senjata terhadap para penjajah sudah tidak mungkin dilakukan. Bentuk dari kepahlawanan Indonesia saat ini adalah dalam bentuk pembangunan bangsa agar dapat maju secara ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Banyak cara yang dapat dilakukan agar sifat kepahlawanan dapat tercermin, sehingga sifat-sifat ini dapat menjadi panutan bagi masyarakat indonesia.
Nilai kepahlawanan kontemporer yang dapat dijadikan usaha memajuka bangsa antara lain dengan membayar pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Keaadan ekonomi masyarakat yang stabil akan menciptakan kemakmuran yang merata terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Selanjutnya dengan membela bangsa kita melalui kompetisi nasional maupun internasional, yang dapat membuktikan kekuatan bangsa kita dalam prestasi akademis maupun olah raga. Kemudian, pengembangan sektor teknologi melalui usaha keras dalam mengembangkan riset.
Usaha yang terpenting untuk bangsa yang dilihat dari sisi kemakmuan sosial adalah dengan semangat pemberantasan korupsi. Koruptor merupakan musuh nyata yang dapat merugikan bangsa, dan kita wajib memberantasnya untuk kemakmuran masyarakat. Apabila usaha pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta kondisi birokrasi dan pemerintahan yang baik pula. Kemudian, hal ini akan mengakibatkan majunya sektor-sektor yang menjadi prioritas utama yang harus dikembangkan.
Kepahlawanan merupakan sifat mutlak yang dimiliki oleh manusia. Keinginan untuk membela dan rasa ingin melindungi tersebut yang menjadi cikal bakal munculnya jiwa pahlawan. Kepahlawanan di dalam diri manusia merupakan sebuah naluri yang digunakan sebagai penolak hawa nafsu yang dapat merugikan manusia lainnya. Jadi, pahlawan tidak hanya terdapat kepada pandangan makro (masyarakat) saja, namun juga dalam pandangan mikro (personal).
Perjuangan manusia dalam menaklukkan sifat buruk yang meusak, ketidakadilan tersebut tidak akan pernah hilang dalam kehidupan manusia. Manusia memang diberi kemampuan untuk melawan segala hal yang dapat merugikan dirinya dan sesuatu yang disayanginya melalui perjuangan (conflict). Hal ini merupakan dinamika manusia yang hidup mulai dari penciptaannya sampai kepada kematiannya dengan penuh lika -liku perjuangan.

Dani Satria
Mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Kriminologi.

Tuesday, November 8, 2011

Masyarakat Papua Menjadi Korban Kapitalisme Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua selalu menjadi incaran negara-negara lain agar dapat memanfaatkan kekayaan alamnya. Tanah Papua yang kekayaan alamnya baru dimanfaatkan sebesar 3% tersebut masih tergolong pulau yang belum dieksploitasi. Sebagai salah satu paru-paru dunia, Papua memang musti dilestarikan alamnya, terutama hutan hujan tropis yang dapat mengurangi kadar karbondioksida di udara.
Sejak awal kemerdekaan negara Indonesia, Papua selalu menjadi rebutan antara indonesia dengan negara lain. Kekayaan alam merupakan incaran bagi suatu negara agar dapat mengeksploitasi demi kemajuan bangsanya. Namun, tidak semua kekayaan dapat diperlakukan seperti itu, Papua harus diperlakukan berbeda terhadap pulau-pulau lainnya, karena keasriannya merupakan warisan untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh anak cucu. Layaknya harta karun, papua merupakan harta kekayaan alam terakhir yang harus dilindungi oleh Indonesia.
Pemanfaatan kekayaan Papua seharusnya dilakukan tanpa cara eksploitasi yang terlalu merusak alam. Mega proyek tambang yang dapat merusak alam juga harus dipikirkan berkali kali penerapannya. Meskipun kekayaan tambang di Papua sangat melimpah, bukan berarti kita semena-mena menggunakannya sekarang demi kemajuan yang belum sepenuhnya dapat mengembangkan kemajuan Indonesia dan potensi lain yang dimiliki Papua.
Papua bukanlah daerah yang hanya dimanfaatkan kekayaan alamnya tanpa dikembangkan masyarakatnya. Sangat kejam bila negara hanya mengeruk alamnya saja yang dapat berkontribusi besar terhadap negara, sedangkan kondisi masyarakat Papua sendiri tidak terjamin secara ekonomi dan pendidikannya.
Seperti yang telah kita ketahui, terdapat mega proyek tambang yang terdapat di Papua yaitu PT. Freeport. Hasil dari proyek tambang tersebut sebagian besar diborong oleh PT. Freeport dan sebagian kecil diberikan oleh pemerintah. Bila kita melihat kondisi seperti ini, sangat mengenaskan apabila Papua dieksploitasi secara besar-besaran kekayaan alamnya yang nantinya dinikmati sebagian besar oleh negara lain. Papua yang belum maju kondisi ekonomi dan pendidikannya telah mendapatkan eksploitasi proyek tambang kapitalis yang tidak ada tanggungjawab untuk mengembangkan daerah sekitarnya.
Masyarakat Papua menjadi korban dari kapitalisme yang terus-menerus menggerus kekayaan tanah kelahirannya untuk kepentingan yang tidak dapat dinikmati secara nyata oleh masyarakat Papua tersebut. Dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut antara lain kepada kesehatan, gangguan alam akibat galian tambang, konflik dengan pihak PT. freeport dan ketidakpercayaan masyarakat papua terhadap pemerintah Republik Indonesia. Konflik ini dapat bermuara kepada keinginan Papua untuk melepaskan diri dari Indonesi karena alasan tidak adanya pengembangan secara signifikan dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
Proses pemerataan harus sepenuhnya dilakukan di Papua agar konflik dapat ditekan. Kesenjangan ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya berbagai jenis kesenjangan dan keterpurukan. Sampai kapankah kita dapat mempertahankan tanah kaya ini dan mengembangkan secara pendidikan dan ekonomi, akan menjadi pertanyaan yang sulit dijawab dengan opini-opini biasa.

Dani Satria
Mahasiswa Departemen Kriminologi, FISIP UI.

Sunday, October 30, 2011

Simbolisasi dan Upaya Penyelamatan Struktur Kabinet

Sudah sewajarnya di dalam pemerintahan mengalami perombakan ulang bagian dari tubuh-tubuhnya agar dapat bekerja dengan baik. Pemerintah melakukan perombakan ini dengan tujuan agar rencana-rencana yang telah disusun untuk rakyat dapat tepat sasaran kepada rakyat. Sudah setengah jalan kinerja kabinet II SBY-Budiono bekerja di negeri ini, namun maksud dari perobakan ini memunculkan 2 pertanyaan yang saling kontradiktif.
Pertanyaan pertama adalah mengenai tujuan perombakan tersebut, apakan ada hubungannya dengan konflik yang terjadi di dalam kabinet sebelumnya?. Menurut analisa, terdapat suatu konflik dalam menjalankan kinerja kabinet, sehingga membuat Presiden SBY mengambil langkah untuk menyelamatkan tubuh kabinet dengan mengganti menteri-menterinya. Masalah yang terjadi di dalam tubuh kabinet ini sepertinya banyak mengalami penyimpangan yang membuat Presiden merobak, agar kecacatan tersebut tidak segera diketahui oleh khalayak umum.
Kecacatan yang terjadi bisa jadi adalah penyimpangan yang cukup besar bila dikatahui oleh masyarakat. Meskipun hanya sekedar asumsi, opini publik pasti sudah banyak yang mengarah ke sana. Korupsi dan praktik penympangan yang sering terjadi di sistim pemerintahan menjadi penyakit yang mematikan bila kabinet tersebut tidak di rombak total.
Pertanyaan kedua adalah menganai sudah semestinya dalam setengah jalannya kabinet haris ada koreksi. Hal ini sangat terlihat mencolok, kenapa harus setengah jalan, padahal bagian dari tubuh pemerintah berpengaruh besar kepada masyarakat. Bisa dikatakan bahwa memang sudah terstruktur mengenai aturan perombakan kabinet, namun jangan dianggap perombakan ini hanya sebatas pada simbolosasi saja. Nasib masyarakat tidak ditentuka aturan yang tertulis dari pemerintah, namun kepekaan hati pemimpinlah yang harusnya bekerja, meskipun hal ini sulit dilakukan.
Akibat dari adanya pemberitaan perombakan kabinet di media, membuat masyarakat terbagi menjadi dua pandangan, terutama kepada masyarakat yang peduli dengan jalannya politik. Upaya mengikuti jalannya politik di media, sebenarnya, tidak semua orang setuju dengan adanya perombakan kabinet. Hal ini dikarenakan pada cara pandang , bila masyarakat pada umumnya akan sepakat kepada adanya perombakan kabinet, yang mereka anggap akan membuat kondisinya lebih baik. Menurut manufacture of consent (rekayasa kesepakatan) merupakan cara media untuk membuat sudut pandang secara general kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan tidak adanya pandangan alternatif yang membuat masyarakat sebagian besar hanya memiliki satu pandangan baik saja terhadap danya perombakan kabinet.

Dani Satria
Mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Kriminologi.

Saturday, October 15, 2011

Gold and Glory

Berita publik yang berisi tentang sulitnya pemecahan masalah kontrak tambang antara negara dengan investor asing, menuai banyak pendapat kritis dan menarik dari masyarakat. Ada masyarakat yang melihat kondisi industri tambang sebagai awal dari rusaknya lingkungan, ada juga yang menawarkan solusi canggih sesuai dengan hukum. Semuanya merupakan masukan bagi pemerintah agar terus mengupayakan keberhasilan negara dalam menguasai sumber daya alam milik negara sendiri.
Ekspansi industrialisasi tambang terus berlangsung seiring masuknya investasi asing secara besar-besaran. Hal ini merupakan paradoks tersendiri terhadap pandangan masyarakat tempat ditanamkannya investasi tersebut. Keuntungan yang dapat diperoleh dari penanaman modal tersebut, adanya perkembangan teknologi dalam mengolah sumber daya tambang, namun kerugiannya kontrak yang telah disepakati dengan pembagian hasilnya tersebut dapat memicu kontradiksi.
Kita dapat melihat PT Freeport dan PT Newmont dalam sepak terjangnya dalam hukum di Indonesia, selalu memenangkan segala tuntutan. Ditunjang oleh dukungan riset dan saksi-saksi membuat segala bukti yang dibuat oleh kedua PT tersebut membuatnya kebal hukum. Kita dapat menelaah lebih lanjut, bahwa keuntungan terbesar mereka akan serap dengan 1% untuk royalti bagi bangsa ini. Harga emas yang semakin tinggi membuat negara maju dapat dengan mudah mencari daerah sasaran agar dapat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.
Emas selalu mendapatkan perhatian karena dimanifestasikan sebagai bentuk kekayaan yang sebenarnya secara material. Melihat kondisi semacam ini, tidak heran jika negara maju berebut untuk mendapatkan kontrak dengan negara kita yang disinyalir memiliki sumber daya tambang berupa emas melimpah. Kondisi politik dan ekonomi yang dulu sampai mengijinkan kontrak asing terhadap eksploitasi sumber daya tambang inilah yang harus diperbaiki, karena sebagai negara yang punya sumber daya kita hanya menunggu masyarakat kita sendiri untuk mengolahnya.
Kita akan membutuhkan waktu yang lama agar realisasi pengolahan sumber daya alam kita dapat berlangsung, karena kita menyadari tingkat teknologi masih kurang memadahi. Hal tersebut wajib dipertahankan sampai saatnya tiba untuk masyarakat dapat mengolahnya sendiri, hal ini dikarenakan kekayaan yang ada di negara kita seharusnya orang rumah saja yang mengelola. Dilihat dari sudut pandang nasionalisme, hal ini dapat jadikan sebagai pengingat dan bukan maksud menggurui, memang pada dasarnya kekayaan erat kaitannya dengan kemasyuran.

Oleh : Dani Satria
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Departemen Kriminologi.

Sunday, April 10, 2011

Menjaga Kesucian 2 X 45 Menit

Setelah gelegar Piala AFF 2010, publik Indonesia menjadi sangat peduli dengan kondisi yang terjadi pada persepakbolaan negeri. Sebelumnya, belum pernah ditemukan kondisi senasionalis ini. Situasi ini disadari masyarakat sebagai tindakan dalam menghilangkan tirani dalam PSSI. Bahkan, masyarakat awam pun sudah sepolitis ini pemikirannya. Bukan suatu yang baru, olah raga dengan massa terbanyak akan sarat dengan nuansa politik berbelit-belitnya.
Sepak bola Indonesia yang sering dianggap rusuh, kotor dan kalah solah-olah berubah menjadi sesuatu yang berkelas. Sepak bola yang diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia lahir saat diketuai oleh Nurdin Halid. Dengan kata lain, massa yang begitu banyaknya telah mengetahui perpolitikan buruk dalam PSSI. Sebagai tindakan konkritnya adalah dengan melakukan pengumpulan massa untuk menonton secara langsung sewaktu Piala AFF 2010, menjadi bukti bahwa masyarakat sangat menginginkan Nurdin Halid untuk turun.
Carut marut antara bisnis dan politik menjadi bumbu kental yang menjadi aroma pekat dalam PSSI. Munculnya LPI sangat jelas mengindikasikan adanya pihak yang secara tegas melakukan pertentangan terhadap PSSI. Kubu PSSI yang dimiliki oleh PT. Liga Indonesia mempunyai kekuasaan 95%, sedangkan 5% sisanya dikuasai oleh oknum tertentu yang berada dalam PSSI. Sebagai tandingan PT. Liga Indonesia, PT. Liga Primer Indonesia lahir karena PSSI dinilai telah cacat menjalankan fungsinya. PT. Liga Primer yang dipimpin Arfin Panigoro pada dasarnya sama dengan PT. Liga Indonesia, yaitu sebagai turnamen sepak bola bergengsi di Indonesia. Dan semua akan berorientasi pada uang. Tanpa adanya orientasi tersebut, liga tersebut tidak akan berjalan.
Liga Super Indonesia (LSI) atau Liga Primer Indonesia (LPI) tentu saja dimanfaatkan untuk kepentingan politis. Sebagai muara juang pemimpin mereka adalah ajang pemilu KADA, atau pemilu 2014. Terlihat jelas sekali, mereka menggaet banyak massa sebagai alat untuk penggulingan kekuasaan dengan menggunakan sepak bola sebagai pancingan. Sudah terbukti, siapa yang berhasil memimpin klub kebanggaan kotannya akan dengan mudah mendapatkan popularitas dalam pemilihan bupati, walikota, bahkan anggota dewan. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Farhan yang menjabat sebagai Wakil Direktur PT. Persib Bandung.
Selain penggulingan kekuasaan tersebut, para pejabat juga mengitervensi secara langsung kepanda para pemain sepak bola. Dengan adanya kemenangan yang diraih tim, akan mengundang para pejabat untuk mengucapkan selamat, memberikan hadiah, dan ini akan membuat para pemain menjadi money oriented. Kebiasaan ini yang membentuk mental pemain menjadi mata duitan, sehingga nilai-nilai profesionalisme dan sportivitas semakin menipis. Tidak hanya itu, penyogokan wasit, pengaturan skor, sogok penonton, dan jual beli juara disebabkan oleh intervensi pihak yang meracuni kemurnian nilai sportivitas dalam sepak bola.
Untuk regenerasi PSSI, asalkan negara siap untuk melindungi kemurnian sepak bola dengan cara mengembalikan citra buruk sepak bola Indonesia, itu saja sudah cukup. Membenahi agar sepak bola Indonesia tidak kotor, rusuh dan selalu kalah harus dihilangkan dari stigma masyarakat. Kita harus bangga dengan sepak bola kita, karena dengan sepak bola kita menjadi sama. Tidak adanya diskriminasi di dalamnya.
Seperti yang pernah diungkapkan oleh Bambang Pamungkas, bahwa sepak bola akan lebih indah jika berbentuk sebagai olah raga lapangan. Bila ada campur tangan yang memanfaatkan sampai pada pemainnya, ini berarti kemurnian sportivitas terganggu. Sehingga aturan2 x 45 menit hanya berlaku sebagai olah raga di lapangan, dan sisanya hanya kekentalan politik dan bisnis yang sangat merusak.
Dani Satria

Sunday, April 3, 2011

Bencana dan Implikasinya bagi Negara Berkembang

Oleh : Dani Satria
Publik negara Indonesia terkagum-kagum saat menyaksikan betapa sigapnya pemerintah Jepang menangani bencana Tsunami. Bencana yang telah memorak-porandakan kawasan Chiba di pantai timur utara Pulau Honshu membuat segala akses di daerah tersebut lumpuh total. Akan tetapi, pemerintah Jepang menunjukkan kemandiriannya dalam membangun kembali kehancuran tersebut dengan cepat. Meskipun bantuan bergulir datang dari berbagai negara, Jepang tetap menunjukkan kekuatanya yang mampu bangkit sendiri.
Warga Indonesia merasa tindakan pemerintah Jepang sangatlah tepat. Ini terbukti dengan kemampuannya yang dapat mengondisikan masyarakatnya secara ekonomi, teknolog, dan militer dengan baik. Sebagai negara yang maju, Jepang memang sudah mempersiapkan segala sesuatu mengenai kemungkinan yang akan terjadi pada masyarakatnya. Bencana merupakan agenda tersendiri dalam penganggaran keuangan di negara Jepang, karena memang negara ini sudah biasa dilanda gempa dan tsunami.
Sebagai negara maju, bukan hal yang berat untuk negara Jepang memperbaiki infrastruktur dan sistim keamanan kembali. Di Jepang sendiri, kegiatan mitigasi bencana selalu rajin dilakukan masyarakat yang bermukim pada daerah rawan, seperti pesisir laut dan kaku gunung. Pemerintah Jepang membuat bencana sudah menjadi bagian dari hidupnya, sehingga mereka membiasakan diri agar tidak kaget dengan bencana yang mendadak tersebut. Dengan ini, konsep selaras dengan alam murni dilakukan di negara ini.
Bagaimana di Indonesia? Tidak bijaksana bila kita menilai negara kita buruk akan perlindungan bencana alam. Bila sekarang kita masih saja menyalahkan satu sama lain mengenai bencana alam, sudah seharusnya kita bercermin melihat keadaan. Kondisi perekonomian kita tidak sebaik dan sestabil di Jepang, alhasil anggaran untuk bencana alam yang sudah dianggarkan tidak terealisasi dengan baik. Oknum pemerintah kita juga sering melakukan penyelewengan terhadap jabatannya demi mengeruk keuntungan. Masyarakatnya juga harus toleransi dan menjunjung tinggi pluralitas. Ini semua agar dalam menghadapi situasi bencana, kita juga sudah siap dan berperan aktif dalam gotong-royongnya. Bukan kita hanya apatis dan saling menyalahkan. Kritik dan gunjingan terhadap kambing hitam saja yang terlontar tidak akan menyelesaikan masalah.
Konsep ‘Gugur Gunung’ dari masyarakat Jawa mengenai sistem gotong-royong saat terjadinya bencana wajib diterpkan. Konsep ini tidak memerlukan banyak aturan legal dari pemerintah tentang anggaran bencana, namun sikap solidaritaslah yang membantu. Menjaga toleransi dan solidaritas itulah yang akan membantu memperlancar proses bantuan tersebut. Warga gotong-royong saling bahu membahu adalah hal yang didambakan masyarakat kita saat ini. Bukan menuntuk pola bantuan seperti di jepang yang notabene sudah maju secara ekonominya.
Menelisik lebih dalam mengenai sejarah Jepang mengapa bisa memiliki sistim bantuan bencana yang baik, sebelumnya konsep yang mereka pakai adalah sama seperti ‘Gugur Gunung’ tersebut. Keinginan dalam mencegah bencana seharusnya lebih ditekankan pada kesiapan masyarakat dalam menjalani kehidupan berdampingan bencana. Jadi, yang patut ditiru mengenai mitigasi dan solusi penanganan di jepang adalah kegigihan masyarakatnya untuk saling bantu membantu agar cepat bangkit. Inilah awal untuk membangun keselarasan baik dengan manusia dan harmonis dengan keadaan alam.

Industri Politik

Oleh : Dani Satria
Sejak awal dibentuknya, politik digunakan sebagai aturan bermain dalam kenegaraan. Pada dasrmnya politik lahir secara alamiah melalui proses yang panjang, dengan evolusi yang cukup rumit bergantung pada perkembangan manusia. Pembentukannya dari hal yang sederhana sampai pada hal yang kompleks, politik selalu mewarnai setiap sekumpulan manusia dan masyarakat yang luas. Dengan ini, pada prinsipnya, politik diciptakan untuk kebaikan rakyat yang bersumber pada rakyat itu sendiri.
Seni berpolitik sangat beragam bentuknya, tergantung pada sejarah pembentukan masyarakatnya dan unsur-unsur di dalamnya. Namun pada akhirnya akan memiliki muara yang sama. Di era modern ini, penggunaan politik sudah semakin kompleks seiring dengan perubahan masyarakat. Pendidikan, keberagaman, dan kecanggihan teknologi akan sepenuhnya mempengaruhi dinamika dalam sistem. Dengan demikian, pastinya terdapat perilaku politik yang lebih beragam pula.
Perilaku politik semula mengaitkan antara kekuasaan dengan kemakmuran masyarakat. Pergeseran kepantingan menyebabkan, banyak orang yang berkecimpung di dunia politik semata-mata hanya untuk mendapatkan fasilitas yang mencukupi, gaji yang besar, kekuasaan yang bebas, dan kenikmatan memperoleh jabatan. Dengan sistem seperti ini keraguan di dalam politik selalu ada mengenai kapasitas pelaku politik. Bagaimana tidak, masyarakat wajar bila tidak percaya akan kemampuan seseorang mampu menjalankan amanahnya di dunia politik, bila orang tersebut tidak memiliki pengetahuan dan tujuan yang jelas (kepentingan rakyat) dalam kontribusinya.
Maraknya mucul beragam partai politik adalah bukti nyatanya. Meskipun sekarang kebebasan dalam berpolitik sudah jelas, namun harus ada regulasi yang benar untuk sebagai filter pembentukannya. Bukan berarti kekuasaan pemerintah takut untuk digeser namun ini demi kepentingan masyarakat luas. Kebebasan tetap ditegakkan namun, standar resmi pembentukan partai serta jumlahnya juga harus dibatasi. Selain itu juga pemerintah harus selektif terhadap partai yang akan berdiri dengan cara melihat tujuannya dalam mengembangkan masyarakat. Meskipun terlihat seperti kampanye, harus ada tetapan hukum agar proses pemilihan tetap ditentukan peraturan. Bukan oleh citra di depan masyarakat.
Dampak dari kebebasan dalam pembentukan partai politik yang membeludak adalah industri partai. Partai sebagai sarana mendapatkan kekuasaan yang luas, dengan demikian akan memiliki tujuan kapital. Tujuan ini nantinya akan terlihat seperti parodi di dalam pemerintahan untuk menggulingkan lawannya satu sama lain demi mendapatkan tahta kekuasaan. Bila kekuasaan sudah didapatkan, akan terasa sulit dan ketidakinginannya untuk turun dari jabatan. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya politik sebagai alat untu membuat sejahtera masyarakat. Bukan untuk berbisnis layaknya industri partai pencari keuntungan materiil dan profit sebanyak-banyaknya.
Bila ditinjau dari teori political economy (ekonomi politik), Adam Smith menyatakan kekayaan dan hubungannya dengan pengkomposisian masyarakat yang lebih luas. Kemudian dilanjutkan oleh Karl Marx, bahwa kondisi kestabilan politik akan membuat kondisi ekonomi stabil juga. Ekonomi merupakan faktor penting di dalam perkembangan sosial yang semuanya akan diatur oleh hukum yang jelas tentunya. Tujuan partai politik sebagai sarana aspirasi masyarakat, harus mementingkan masyarakat demi pembengunan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan, politik ekonomi merupakan upaya untuk perbaikan ekonomi dengan jalan perbaikan politiknya.
Fenomena industri politik yang terjadi di negara kita ini sebenarnya suatu bukti antusiasme masyarakat kita terhadap dunia politik. Namun, bila kebebasan ini tanpa aturan, tujuan dibentuknya partai politik pun akan berubah. Masalah ekonomi adalah pengaruh terbesar terhadap perilaku politik di negara kita. Untuk itu, pemerataan ekonomi oleh pemerintah harus dibenahi sebelum membenahi politiknya.

Tuesday, January 18, 2011

Penguatan Pertamina

Oleh : Dani Satria
Untuk negara dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti Indonesia patut bersyukur atas alam yang penuh dengan sumber energi. Dengan segala kekayaan tersebut seharusnya dapat membuat masyarakat kita sepenuhnya menikmati semua fasilitas alam tersebut. Hal yang disayangkan, betapa susahnya kita menikmati kekayaan tersebut karena kunci utama untuk membuka brankas sumber daya alam tersebut tidak dimiliki Indonesia : Ilmu Pengolahan Alam.
Hal ini mendorong kita untuk meminta bantuan orang asing agar dapat membantu mengolah sumber daya alam kita. Yang hasilnya nanti akan sangat tidak masuk akal. Hanya sebagian kecil yang dapat dinikmati bangsa ini. Pengerukan sumber daya alam dan pembuatan pabrik dengan limbah yang sangat berbahaya menjadi ancaman negara ini. Hal ini bagaikan penjajahan di era modern dangan dalih kerjasama ekonomi. Sangat tragis.
Bila mengamati kejadian perjanjian dengan luar negei tersebut, kita akan mengingat kembali kisah yang sama ketika pada masa penjajahan. VOC mengeruk segala apa yang terdapat dalam perkebunan negeri ini, denga sedikit keuntungan bagi bangsa Indonesia. Mulai sekarang sudah saatnya kita mempercayai kemampuan bangsa ini dalam mengolah sumber daya alam, khususnya bahan bakar fosil dan mineral.
Pertamina sebagai BUMN, menjadi pilar utama dalam menghadapi persainganperusahaan asing yang mencari sumber energi. Persaingan Pertamina denga perusahaan seperti Petronas Malaysia, CNPC, CNOOC, dan SINOPEC menjadi bukti bahwa begitu sulitnya perusahaan dalam negeri dikembangkan agar dapat menguasai kancah nasional maupun internasional. Dukungan dari semua pihak akan memberikan dorongan kuat agar Pertamina dapt tetap merajai di negerinya sendiri.
Pembenahan yang harus dilakukan pertamina adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengoperasionalkan organisasi di Pertamina. Selain itu, mengefisiensikan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan minyak besar di dunia. Selanjutnya adalah berupa pelayanan publik, seperti kondisi SPBU dengan karyawan yang kompeten. Pembenahan tersebut akan sangat berpengaruh penting terhadap perkembangan pertamina ke depan dalam persaingannya dengan perusahaan asing dalam negeri.
Menurut Firmanzah, Dekan FE UI, mengenai daya saing Pertamina, dilakukan dengan pembangunan competitive advantage yang akan mejadi fokus Pertamina dalam bersaing untuk akuisisi ladang minyak di luar negeri, meningkatkan international operation di perusahaan multinasional. Oleh sebab itu, kita perlu belajar dengan perusahaan minyak yang sudah lebih dulu serta berprngalaman dalam eksplorasi ladang minyak.
Seperti yang kita ketahui bahwa kinerja Pertamina telah memulai proses transformasi menuju BUMN yang meningkatkan daya saingnya di kancah global. Untuk itulah kita patut member apresiasi bagi Pertamina yang sampai saat ini sudah banyak mencapai prestasi membanggakan sebagai perusahaan minyak dalam negeri. Proses kinerja serta pelayanan Pertamina yang sudah dalam tataran memuaskan, akan menjadi bukti betapa kuatnya daya saing pertamina dalam industry minyak.
Semua usaha pertamina harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, tanpa terkecuali. Karena, nantinya pertamina inilah yang akan membuat Indonesia terangkat kembali sebagai anggota OPEC yang telah ditinggalkannya akibat pemerintah selalu mengimpor minyak bumi. Dengan demikian, kita dapat membuktikan bahwa penjajahan di tanah sendiri merupakan hal yang wajib dihindari dalam semangat nasionalisme. Semua produk yang kita hasilkan harus kita banggakan, semua itu demi kemajuan bangsa dan negara kita. Dengan kemandirian energy nasional tetap bertahan, akan membuat kelangsungan kehidupan perekonomian juga tetap berjalan.